Aktivitas Wisata Air

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

2. Usaha Aktivitas Wisata Air adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berwisata di wilayah perairan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

3. Usaha Aktivitas Wisata Air Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi adalah Usaha Aktivitas Wisata Air dengan kategori tingkat risiko menengah tinggi sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

4. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

5. Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Wisata Air adalah rumusan kualifikasi usaha dan/atau klasifikasi Usaha Aktivitas Wisata Air yang mencakup aspek sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen Usaha Aktivitas Wisata Air.

6. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.

7. Sertifikat Standar Usaha Aktivitas Wisata Air adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada kepada Usaha Aktivitas Wisata Air yang telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Wisata Air Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi.

8. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah memenuhi standar dan/atau regulasi.

9. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.

Tidak ada data

memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha Aktivitas Wisata Air Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 s.d. 4.4.

5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian:

Dilaksanakan oleh tim verifikator yang memiliki kompetensi memadai di lingkungan unit teknis bidang industri Pariwisata pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang menangani urusan Pariwisata melalui penunjukan dengan Keputusan Kepala Dinas.

5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian:

Dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar melalui Sistem OSS.

5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:

1. pelaku Usaha Aktivitas Wisata Air membuat akun di Sistem OSS;

2. pelaku Usaha Aktivitas Wisata Air mengajukan permohonan Sertifikat Standar melalui Sistem OSS;

3. pelaku Usaha Aktivitas Wisata Air mengisi data kegiatan usaha sesuai KBLI 93246;

4. Sistem OSS menampilkan Dokumen Penilaian Mandiri;

5. pelaku Usaha Aktivitas Wisata Air melakukan penilaian mandiri dengan merujuk pada daftar cek Dokumen Penilaian Mandiri;

6. Dokumen Penilaian Mandiri dan kelengkapan persyaratan diunggah ke dalam Sistem OSS;

7. notifikasi permohonan verifikasi kepada tim verifikator, diikuti kelengkapan persyaratan;

8. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar oleh tim verifikator:

   1. jika waktu pelaksanaan verifikasi melebihi 14 (empat belas) hari kerja, Sistem OSS otomatis menerbitkan Sertifikat Standar; dan

   2. jika waktu pelaksanaan verifikasi kurang dari atau 14 (empat belas) hari kerja, maka lanjut pada huruf i;

9. persetujuan Sertifikat Standar untuk Usaha Aktivitas Wisata Air oleh unit persetujuan; dan

10. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu disetujui, kurang lengkap, atau ditolak;

    1. jika disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan Sertifikat Standar oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang menangani urusan Pariwisata;

    2. jika kurang lengkap, Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan;

    3. jika ditolak, Sistem OSS menyampaikan penolakan.

1. memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila kegiatan usaha menetap lebih dari 30 hari di wilayah laut; dan

2. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr, mencakup pemenuhan sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.