Arung Jeram

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata;

2. Usaha Arung Jeram adalah usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai berjeram untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok dengan tujuan wisata di kawasan tertentu.

3. Usaha Wisata Arung Jeram Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi adalah Usaha Wisata Arung Jeram dengan kategori tingkat risiko menengah tinggi sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

4. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

5. Standar Kegiatan Usaha Wisata Arung Jeram adalah rumusan kualifikasi usaha dan/atau klasifikasi Usaha Wisata Arung Jeram yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen Usaha Arung Jeram.

6. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.

7. Sertifikat Standar Usaha Wisata Arung Jeram adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada Usaha Wisata Arung Jeram yang telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha Wisata Arung Jeram Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi.

8. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk (LSPr) adalah Lembaga independen swasta yang memiliki akreditasi dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah memenuhi standar dan/atau regulasi.

9. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.

Tidak ada data

memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha Arung Jeram Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 s.d. 4.4.

5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian:

Dilaksanakan oleh tim verifikator yang memiliki kompetensi memadai di lingkungan unit teknis bidang industri Pariwisata pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang menangani urusan Pariwisata melalui penunjukan dengan Keputusan Kepala Dinas.

5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian:

Dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar melalui Sistem OSS.

5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:

1. pelaku Usaha Arung Jeram membuat akun di Sistem OSS;

2. pelaku Usaha Arung Jeram mengajukan permohonan Sertifikat Standar melalui Sistem OSS;

3. pelaku Usaha Arung Jeram mengisi data kegiatan usaha sesuai KBLI 93241;

4. Sistem OSS menampilkan Dokumen Penilaian Mandiri;

5. pelaku Usaha Arung Jeram melakukan penilaian mandiri dengan merujuk pada daftar cek Dokumen Penilaian Mandiri;

6. Dokumen Penilaian Mandiri dan kelengkapan persyaratan diunggah ke dalam Sistem OSS;

7. notifikasi permohonan verifikasi kepada tim verifikator, diikuti kelengkapan persyaratan;

8. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar oleh tim verifikator:

   1. jika waktu pelaksanaan verifikasi melebihi 14 (empat belas) hari kerja, Sistem OSS otomatis menerbitkan Sertifikat Standar; dan

   2. jika waktu pelaksanaan verifikasi kurang dari atau 14 (empat belas) hari kerja, maka lanjut pada huruf i;

9. persetujuan Sertifikat Standar untuk Usaha Arung Jeram oleh unit persetujuan; dan

10. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu disetujui, kurang lengkap, atau ditolak;

    1. jika disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan Sertifikat Standar oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang menangani urusan Pariwisata;

    2. jika kurang lengkap, Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; dan

    3. jika ditolak, Sistem OSS menyampaikan penolakan.

1. memiliki PB UMKU berupa Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; dan

2. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr, mencakup pemenuhan sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.