Daya Tarik Wisata Buatan/binaan Manusia Lainnya

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

2. Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya untuk tujuan Pariwisata.

3. Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya dengan tingkat risiko Menengah Rendah adalah Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya dengan kategori tingkat risiko menengah rendah sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

4. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

5. Standar Kegiatan Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.

6. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha;

7. Sertifikat Standar Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya dengan tingkat risiko Menengah Rendah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk kepada Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya yang telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya dengan tingkat risiko Menengah Rendah.

8. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah memenuhi standar dan/atau regulasi.

9. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa sarana usaha telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan.

10. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

11. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada data

1. memiliki SLS;

2. memiliki PB UMKU berupa Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (disesuaikan dengan kebutuhan usahanya);

3. memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha sebagai berikut:

   1. sarana:

      1. petunjuk identitas/nama usaha dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;

      2. ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja;

      3. peralatan P3K dan APAR yang berfungsi dengan baik;

      4. ketersediaan air bersih yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan jernih;

      5. ketersediaan gudang atau tempat penyimpanan barang yang aman; dan

      6. status kepemilikan kantor/tempat usaha yang jelas.

   2. sumber daya manusia:

      perlindungan asuransi kesehatan dan/atau kecelakaan bagi karyawan tersedia dan berlaku;

   3. ketentuan produksi:

      pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokter, rumah sakit, atau klinik terdekat terdokumentasi;

   4. sistem manajemen usaha:

      1. struktur organisasi dan uraian tugas setiap jabatan jelas dan terdokumentasi;

      2. rencana bisnis masih berlaku dan terdokumentasi; dan

      3. SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja masih berlaku dan terdokumentasi;

4. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan LSPR (khusus PMA), mencakup pemenuhan sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4;

5. dalam hal pelaku usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya secara sukarela melaksanakan standardisasi dan sertifikasi usaha, wajib memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.