Diskotek

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

2. Usaha Diskotek adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.

3. Usaha Diskotek Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi adalah Usaha Diskotek dengan kategori tingkat risiko menengah tinggi sesuai hasil analisis risiko kegiatan usaha yang memperhitungkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

4. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

5. Standar Kegiatan Usaha Diskotek adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Diskotek yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen Usaha Diskotek.

6. Dokumen Penilaian Mandiri adalah dokumen hasil penilaian mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha oleh Pelaku Usaha Pariwisata meliputi unsur sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.

7. Sertifikat Standar Usaha Diskotek Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha/Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pariwisata kepada Usaha Diskotek yang telah memenuhi Standar Kegiatan Usaha Diskotek Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi.

8. Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata/Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPr adalah lembaga penilaian kesesuaian milik pihak ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah memenuhi standar dan/atau regulasi.

9. Sertifikat Laik Sehat yang selanjutnya disingkat SLS adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa sarana usaha telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan.

10. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.

Tidak ada data

memiliki Dokumen Penilaian Mandiri kesiapan penerapan Standar Kegiatan Usaha Diskotek Dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 s.d. 4.4.

5.1 Pelaksana Penilaian Kesesuaian:

Dilaksanakan oleh tim verifikator yang memiliki kompetensi memadai di lingkungan unit teknis bidang industri Pariwisata pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang menangani urusan Pariwisata melalui penunjukan dengan Keputusan Kepala Dinas.

5.2 Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian:

Dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Pelaku Usaha Pariwisata menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar melalui Sistem OSS.

5.3 Prosedur Penilaian Kesesuaian:

1. pelaku Usaha Diskotek membuat akun di Sistem OSS;

2. pelaku Usaha Diskotek mengajukan permohonan Sertifikat Standar melalui Sistem OSS;

3. pelaku Usaha Diskotek mengisi data kegiatan usaha sesuai KBLI 93294;

4. Sistem OSS menampilkan Dokumen Penilaian Mandiri;

5. pelaku Usaha Diskotek melakukan penilaian mandiri dengan merujuk pada daftar cek Dokumen Penilaian Mandiri;

6. Dokumen Penilaian Mandiri dan kelengkapan persyaratan diunggah ke dalam Sistem OSS;

7. notifikasi permohonan verifikasi kepada tim verifikator, diikuti kelengkapan persyaratan;

8. verifikasi pemenuhan Sertifikat Standar oleh tim verifikator:

   1. jika waktu pelaksanaan verifikasi melebihi 14 (empat belas) hari kerja, Sistem OSS otomatis menerbitkan Sertifikat Standar;

   2. jika waktu pelaksanaan verifikasi kurang dari atau 14 (empat belas) hari kerja, maka lanjut pada huruf i;

9. persetujuan Sertifikat Standar untuk Usaha Diskotek oleh unit persetujuan; dan

10. notifikasi persetujuan Sertifikat Standar dengan 3 (tiga) jenis persetujuan, yaitu disetujui, kurang lengkap, atau ditolak;

    1. jika disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan Sertifikat Standar oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang menangani urusan Pariwisata;

    2. jika kurang lengkap, Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan; dan

    3. jika ditolak, Sistem OSS menyampaikan penolakan.

1. memiliki SLS;

2. memiliki PB UMKU berupa Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) A atau B dan C sesuai dengan kebutuhan usahanya; dan

3. memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr, mencakup pemenuhan sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1 s.d. 6.4.